Indonesia
mempunyai potensi perikanan yang sangat besar dan perlu untuk diberdayakan
sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Dalam memanfaatkan potensi
yang ada diperlukan pembangunan dan pengembangan usaha yang dapat menciptakan
peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan usaha disegala bidang
tentunya bukan hanya konsep saja yang diperlukan, faktor yang paling penting
dalam menjalankan hal tersebut adalah investasi yang cukup dalam memfasilitasi
pembangunan usaha tersebut. Investasi yang diperlukan dalam pembangunan usaha
berhubungan erat dengan pembiayaan yang pada saat lebih banyak diberikan oleh
Perbankan.
Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Usaha memberikan perhatian penuh
terhadap akses pembiayaan perbankan untuk dapat di manfaatkan masyarakat dalam
memulai atau mengembangkan usahanya dibidang perikanan budidaya. Untuk
mensosialisasikan manfaat dari pembiayaan Perbankan Direktorat Usaha, Subdit
Investasi dan Permodalan melakukan kegiatan Pendampingan Akses Pembiayaan
Perbankan dalam mendukung Industrialisasi Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa
Tengah pada tanggal 24 Juli 2013 di Semarang.
Kegiatan
dimulai dengan sambutan dari Kadis Jawa Tengah yang mengemukakan Agar
kesempatan bantuan demfarm dimanfaatkan oleh pembudidaya dan mitra untuk
meningkatkan produksinya, sampai dengan saat ini Dinas KP Provinsi Jateng belum
mampu memenuhi target produksi yang
telah ditetapkan oleh pusat. Saat ini
produksi baru mencapai 50% dari yang
ditargetkan. Kadis Jawa Tengah mengutarakan pula bahwa dukungan peningkatan
produksi dari BBPBAP Jepara sangat besar yaitu untuk mengaktifkan kembali
tambak- tambak idle. Selain itu pabrik pakan, suplier dan masyarakat diharapkan
dapat ikut mendukung program ini.
Kadis Jawa Tengah pada sambutannya mengungkapkan pula bahwa Perbankan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas penyaluran pembiayaan kepada pembudidaya, sehingga diharapkan pembudidaya dapat meningkatkan produksinya.Diharapkan juga dapat menyamakan persepsi antara pemerintah, perbankan dan pembudidaya.
Direktur Usaha Bapak Tri Hariyanto dalam sambutannya mengemukakan bahwa 0,4 % produksi sudah tercapai pada Tahun 2013 dan mengharapkan supaya pertemuan ini bisa mendapatkan sinergitas antar stake holder, agar demfarm di Jateng bisa berhasil.
Pada kegiatan tersebut dihadirkan tiga narasumber yang mempresentasikan teori dan data yang mendukung program akses pembiayaan Perbankan. Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut adalah Kadis Jawa Tengah, Direktur Prasarana dan Sarana Budidaya dan Kepala Divisi Bisnis Program dan Kemitraan, BRI.
Narasumber pertama yaitu Kadis Jateng, Bapak Lalu Safriyadi mempresentasikan potensi perikanan didareah Jawa Tengah yang mempunyai
tambak dengan Luas 44.239 ha dengan hasil produksi sebesar 115.388 ton, dan sebanyak 60 % tambak
kurang produktif atau belum terkelola dengan baik, sehingga perlu revitalisasi
perikanan tambak. Untuk mendukung hal tersebut dana APBN diharapkan dapat
mendukung tambak dan dana APBD untuk
budidaya lainnya Jateng selalu mendapatkan APBN yang besar, tetapi capaian produksi selalu rendah (urutan
10 untuk skala nasional). Usaha budidaya
di Jateng masih skala tradisional, maka KKPE sangat dibutuhkan.
Narasumber
kedua yaitu Direktur Prasarana dan Sarana Budidaya mempresentasikan mengenai
kegiatan Demfarm bertujuan untuk menyediakan
infrastruktur yang memadai dalam pelaksanaannya bertahap. Diawal program ini produksi
di Provinsi Banten dan Provinsi Jabar memperoleh hasil yang baik dan sangat pesat karena dibantu oleh perbankan
(BRI), membangun pola kemitraan dengan
melibatkan perbankan dan menggunakan penerapan teknologi close system (klusterisasi), dalam rangka meminimalisir penyebaran
penyakit.
Disampaikan
pula perlunya akselerasi penyiapan
demfarm meliputi lokasi, lahan, pokdakan,mitra di lapangan (kab/kota masing-masing)
yang diperlukan untuk mencapai sasaran demfarm yaitu pemilihan lokasi yang baik
untuk budidaya dari sekitar 80 ha lahan yang tersedia, Mitra dapat menyediakan benih, pakan dan biaya
operasional dengan baik dan kontinue.
Dalam
melaksanakan program Demfarm diperlukan Rencana Aksi meliputi Sosialisasi
kepada Provinsi yang mendapatkan alokasi dana Demfarma yaitu Jateng, Jatim, Lampung,
NTB, Sulsel, Sumut (6 kabupaten). Hal tersebut untuk mengefisienkan waktu
pelaksanakan kegiatan program Demfarma tersebut.
Provinsi Jawa
Tengah mempunyai alokasi lahan seluas
180 ha dan baru ada lahan 157 ha yang telah dialokasikan sehngga diperlukan 23
ha lagi untuk pemenuhan alokasi program Demfarm tersebut.
Narasumber
ketiga yaitu Kepala Divisi Bisnis Program dan Kemitraan, BRI (Bapak. Teten)
mengungkapkan bahwa pembiayaan di sektor hulu, pada dasarnya menarik.
Revitalisasi 2012-2013 lebih ke pengembangan produksi, karena 70 %
produksi di eksport. Program KKP plus
mitra, petambak, perbankan, bisa dikembangkan dan diharapakan dapat berkelanjutan dan menguntungkan.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipIfreUsbS1ma3xqUd05OQZZkcNavuzKNC1UtXDHNYvsDdNw11uH3Ik-Fb27Thm54nVemhwKBCgmdIt_KHNLy4_2J7gTPv3FLUAJvg21pdOhX0U2fimqKvIGrL0huZMOuosCrrRNYnTY0/s1600/BRI2.jpg)
Peranan
mitra selain membantu dalam penjualan (trading),
juga berperan sebagai mitra on farm.
Mitra tersebut harus dapat dengan mudah diakses oleh BRI.
Untuk
Kegiatan Demfarm akses kredit menggunakan kredit usaha rakyat(KUR), karena KKP-E
hanya menyediakan dana sebesar Rp. 50-100 juta saja, dan tersebut tidak cukup
untuk operasional. Mitra bersama-sama pembudidaya menyiapkan aspek manajemen
teknis, persiapan lahan, maksimal kredit yang bisa diakses rp. 500 juta. Dana tersebut dapat diberikan pihak
BRI dengan catatan data lokasi yang sudah ditentukan, dan berapa kebutuhan
indikatifnya, sehingga AO bisa cukup waktu melakukan penilaian, mudah-mudahanan
semua lokasi dapat disetujui untuk pengucuran kredit. Tidak hanya kegiatan
Demfarma saja yang dapat dipenuhi akses kreditnya, untuk kegiatan lainnya pun
BRI siap untuk memberikan akses kredir t asalkan memenuhi persyaratan yang
telah ditentukan.
Dalam
hal ini pihak BRI menyampaikan bahwa keunggulan pembiayaan yang diberikan
Perbankan dalam usaha perikanan budidaya adalah jumlah pembiayaan dan suku
bunga yang ringan.
Sesi
terakhir ditutup oleh tanya jawab dan diskusi, pada sesi tersebut sebagian
besar mengungkapkan mengenai kebutuhan akses kredit untuk mempercepat
pelaksanakan kegiatan budidaya ikan. Pada tahap diskusi masih terdapat beberapa
pertanyaan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh akses
kredit Perbankan dikarenakan hal tersebut masih dirasakan sulit dilakukan oleh
banyak masyarakat.
Dalam
masalah teknis sesi diskusi membicarakan mengenai Sarana produksi yang
diperlukan dalam proses pembudidayaan ikan. Dijelaskan mengenai tata cara
pengajuan Srana Produksi ke Direktorat Prasarana dan dijelaskan pula bahwa
barang yang akan diberikan untuk mendukung kegiatan budidaya ikan memiliki spek
barang yang bagus.
Dengan
diadakan kegiatan Pendampingan Akses Pembiayaan Perbankan diharapkan dapat terjalinnya kerjasama antara KKP dan Pihak
Perbankan, sehingga akses dana perbankan untuk mendukung kegiatan budidaya ikan
dapat dilakukan lebih baik dan tujuan KKP untuk meningkatkan produksi perikanan
dapat tercapai. Dengan peningkatan produk perikanan dapat berdampak terhadap
peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (Syati
Saptaria).